Kepribadian yang sangat disukai dalam pandangan global saat ini adalah yang menyenangkan dan berpikiran sederhana tanpa harus membayangkan harapan setinggi langit.  Ternyata sulit saat ini menemukan tipikal kepribadian semacam itu disaat kita berada dipuncak kekuasaan dengan segala atribut kepangkatan dan kebijakan publik sehingga nilai-nilai yang seharusnya mampu dicerna khalayak tak mudah dipahami, untuk itu seorang kawan berceloteh pelan “down to eart, dikit dong!”

Lantas, lahir seribu wacana yang mengatasnamakan kekuasaan. Muncul berbagai jargon dari politisi yang hanya mementingkan kiprah partai. Fatalnya seorang walikota yang dipilih warga dengan harapan mau dan mampu mengayomi tanpa melihat ‘kotak pemilih’ ternyata ikut kebablasan dengan banyak kemauan dalam menata dan membangun tepian sungai yang penuh kompleksitas.  Sejak memangku jabatan di balai kota ‘Bandarmasih’ telah banyak menciptakan kontraversi dengan berbagai wacana. Pertama, perombakan kabinet yang diasumsikan sebagai pro rakyat dengan meminta ‘sekda’ dari luar struktur jabatan sehingga menimbulkan pergesekan dalam pola rekruitmen karir dan profesional kerja pegawai. Bukan tanpa alasan, karena dengan jabatan sekda dari kalangan sendiri akan memudahkan perpanjangan tangan kekuasaan dalam mengelola layanan publik tanpa harus berbelit-belit dengan birokrasi. Wacana yang cukup menggelegar adalah ‘rumah banjar’  sang walikota yang diplot sebagai salah urus dan tidak mencerminkan ikon seribu sungai. Sehingga dikaplinglah sebuah lokasi yang menghadap alur sungai sebagai wadah tetirah ‘raja banjar’ persis berhadapan dengan mesjid besar ‘sabilal muhtadin’ dengan kondisi yang memungkin seluruh warga mudah mengakses kepentingan masing-masing. Begitu pula rencana pembangunan jembatan penyeberangan yang menghubungkan kelurahan sungai jingah dengan kampung melayu sebagai terobosan kepadatan lalu lintas perkotaan dan menciptakan jalur pintas baru bagi masyarakat di pinggiran menuju pusat kota. Selain itu penataan gudang berlabel ruko di tengah perkotaan menjadi boomerang bagi pemerintahan kota dalam upaya menciptakan siteplan keberhasilan atau kegagalan meraih adipura. Begitu banyak keinginan, begitu banyak yang dimaui. Sehingga terkadang tanpa persiapan dan perencanaan yang maksimal. Padahal sebagai simbol ‘kejujuran’ yang ditunjukkan ‘raja banjar’  ketika penobatan lalu dengan meminta punggawa dan para mantri memaparkan program kerja sudah menunjukkan itikad baik agar bekerja dengan penuh tanggung jawab. Namun, publik mengikuti mana yang masih sekedar wacana, mana yang realistis dapat diwujudkan, dan mana yang mendesak harus direalisasikan.

Kita tidak perlu melihat PR yang menjadi beban dalam melanjutkan pembangunan. Pada hakikatnya keberhasilan pembangunan bukan pada kemampuan menuntaskan PR. Kepemimpinan ‘raja banjar’ saat ini memiliki khas dan karakteristik yang menyenangkan dan mudah memahami setiap keinginan warga, namun tidak harus membuat berbagai kebijakan dengan simbol-simbol yang beda kata dengan perbuatan.

Jadi, sekedar mengingatkan raja banjar yang bertahta di balai kota ‘bandarmasih’ agar tetap konsekuen dengan nilai-nilai kejujuran dalam membangun kepentingan publik tanpa harus mengedepankan kemauan dan keinginan yang tidak realistis. Warga mengapresiasi setiap kebijakan dengan melihat ke depan seraya mencatat besarnya semangat sang ‘raja banjar’ untuk menuntaskan visi dan misi yang dijanjikan secara nyata sehingga tidak berbeda antara mimpi dan kenyataan.